Intens Ikuti Bimtek Kaum Rentan, PA Magetan Genjot Kesempurnaan Pelayanan

11 July 2025

Intens Ikuti Bimtek Kaum Rentan, PA Magetan Genjot Kesempurnaan Pelayanan Magetan | pa-magetan.go.id | PA Magetan ikuti Bimtek Pelayanan Hukum Bagi Kaum Rentan. Bertempat di Ruang Media Center, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan, Bapak Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., bersama para hakim...

PA Magetan Gelar Monev, Kejar Capaian Kinerja Ecourt Tahun 2025

10 July 2025

PA Magetan Gelar Monev, Kejar Capaian Kinerja Ecourt Tahun 2025 Magetan | pa-magetan.go.id | PA Magetan Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi e-Court. Bertempat di Ruang Panitera Pengadilan Agama Magetan, telah dilaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) e-Court pada Kamis (10/7/25) pukul...

Demi Berkembangnya Website dan Sosmed, PA Magetan Melaksanakan Rapat Manajemen Tim Media09 July 2025
Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Secara Elektronik03 July 2025
Statistik Perkara Bulan Juni 202501 July 2025
Sisa Panjar Perkara Yang Belum Diambil Bulan Juni 202501 July 2025

Sidang Hari Ini

Aris Kusbandono

PPNPN

Aris Kusbandono

PROFIL SINGKAT

Pendidikan

Tahun berapa, dimana

Perjalanan Karier

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Agama Magetan

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.