HomeSOPSOP berperkara

SOP Pelayanan

  • PDF
  • Cetak

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGETAN
NOMOR : W13-A26/10/HK.05/I/2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Menimbang :
  1. Bahwa  sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
     
  2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  3. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan  tentang Standar Pelayanan Perkara pada Pengadilan Agama Magetan; 
 Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 01 Tahun
 Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standart Operation Prosedure).
     MEMUTUSKAN
 Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGETAN  TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
   

 

BAB I
PENERIMAAN PERKARA
 Pasal 1
Tahapan Pendaftaran perkara

   
  1. Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem Meja
  2. Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/ Permohonan. 
  3. Pihak yang akan mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) datang menghadap langsung Petugas Meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan dalam jumlah 4 (empat) rangkap ditambah jumlah pihak berperkara. 
  4. Petugas Meja I wajib memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materil gugatan/permohonan yang diajukan pihak. 
  5. Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara selanjutnya menuangkannya dalam lembaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara. 
  6. Besarnya panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magetan Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Magetan. 
  7. Penggugat/Pemohon membawa dan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta lembaran SKUM kepada Kasir.
  8. Penggugat/Pemohon menyetorkan biaya perkara ke Bank Jatim Cabang Magetan  dengan Nomor  Rekening  0301018991  An.  Kepaniteraan    Pengadilan Agama Magetan , selanjutnya resi (bukti setor) diserahkan  kembali kepada Kasir.
  9. Kasir merigesterasi surat gugatan/permohonan pada sudut kiri atas lembar pertama dan memparafnya, kemudian memberi penomoran, penanggalan sesuai tertera pada surat gugatan/permohonan dan menandatangani serta memberikan cap Lunas pada SKUM.
  10. Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diregister kepada Petugas Meja II berikut SKUM yang telah dtandatangani Kasir dan diberi Cap  Lunas, kemudian Petugas Meja II menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan dan Lembar pertama SKUM kepada Penggugat/Pemohon.
  11. Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
    menit.
     Pasal 2
   
  1. Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dapat membuat catatan gugatan/permohonan.
  2. Pelayanan penerimaan perkara bagi pihak yang memohon bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan atau pencatatan gugatan/permohonan dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) menit.
   

Pasal 3
Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo)

   
  1. Penggugat/Pemohon yang  tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan bersamaan dengan  pengajuan gugatan/permohonan;
  2. Dalam mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Penggugat/Pemohon harus melengkapinya dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau surat keterangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
   

Pasal 4

   
  1. Petugas Meja II bertugas mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara.
  2. Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh Petugas Meja II berdasarkan instrumen yang tersedia.
  3. Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.
   

BAB II
PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI
 
Pasal 5
Penugasan Panitera Sidang

   
  1. Penugasan Panitera Pengganti sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim  dalam menangani perkara dibuat oleh Panitera  selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara didaftar.
  2. Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada petugas Meja II untuk dilakukan pencatatan dengan  menggunakan lembaran instrument yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis.
   

Pasal 6
Penugasan Juru Sita Pengganti/Juru Sita Pengganti

   
  1. Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan/memberitahuan kepada pihak yang berperkara.
  2. Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas tersebut pada hari kerja dimulai jam 08.30 wib.
  3. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah PHS. atau 1(satu) hari setelah penundaan sidang untuk panggilan sidang lanjutan.
    BAB III
PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN PENENTAPAN HARI SIDANG (PHS)
 
Pasal 7
Penetapan Majelis Hakim (PMH)
   
  1. Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  2. Penetapan Majelis Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sisa perkara yang sedang ditangani masing-masing Majelis Hakim.
    Pasal 8
Penetapan Hari Sidang (PHS)
   
  1.  Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 3  (tiga) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim.
  2. Dalam menentukan sidang pertama, Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan paraHakim Anggota Majelis.
  3. Hari/tanggal sidang pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan asas ”cepat” dan jarak  jauh/dekatnya domisili pihak-pihak berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang. 
  4. Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan dengan : 
    1. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Magetan  dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
    2. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Magetan, baik masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama maupun di luar  kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Agama, dilaksanakan selambat- lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran perkara. 
    3. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran perkara. 
    4. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian   dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kedua.
    5. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain  perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati. 
     BAB IV
PANGGILAN PARA PIHAK
Pasal 9
   
  1. Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan dilakukan olehJurusita/Jurusita Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari  hari kerja.
  2. Apabila yang dipanggil tidak berada ditemui di alamat yang ditunjuk dalam gugatan/permohonan, surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa.   
  3. Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon dilampiri dengan surat gugatan atau permohonan. 
  4. Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar kompetensi relativ Pengadilan Agama Magetan didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak. 
  5. Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri  cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesia di Negara tempat pihak berada.
  6. Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Kantor Bupati  dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan,  Sedangkan dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui  RKPD Kabupaten Magetan  sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.
  7. Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati  dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurang 14 (empat belas) hari. 
  8. Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan:
    1. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu persatu.
    2. Jika ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di  tempat tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris; 
    3. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui/tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tidak mengenal/tidak mengetahui  ahli waris yang bersangkutan guna ditempuh dengan jalan panggilan umum. 
  9. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Ketua Majelis melalui Panitera Sidang perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang.
     BAB V
PERSIDANGAN
Pasal 10
   
  1. Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari bersangkutan di papan Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di website Pengadilan.
  2. Persidangan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dimulai  pukul 09.00 WIB atau selambat-lambatnya pukul 10 WIB. 
  3. Urutan persidangan dilakukan berdasarkan daftar urutan kehadiran para pihak.
     Pasal 11
   
  1. Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara. 
  2. Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka Hakim Ketua Majelis melalui Ketua Pengadilan membuat Laporan yang ditujukan kepada  Ketua Mahkamah Agung RI berikut alasan/penyebab perkara belum diputus.
     Pasal 12
Berita Acara Persidangan
   
  1. Panitera Sidang wajib membuat berita acara persidangan.
  2. Berita Acara Persidangan harus siap ditanda tangani Ketua Majlis selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya ; 
  3. Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat Panitera Sidang.
    BAB VI
MEDIASI
Pasal 13
Prosedur Sebelum Mediasi
   
  1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 
  2. Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet. 
  3. Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak. 
  4. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan sidang tersebut. 
  5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) di atas para pihak tidak tercapai  kesepakatan memilih Mediator, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan  pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.
  6. Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
    Pasal 14
Proses Mediasi
   
  1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang  disepakati atau setelah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah  menyerahkan catatan/usulan dan/atau rumusan perdamaian kepada Mediator. 
  2. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
  3. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus” (pertemuan secaraterpisah dengan salah satu pihak).
  4. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari  kesepakatan pihak tentang Mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis.
  5. Jika disepakati para pihak, waktu pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari kerja seperti dimaksud ayat (4) di atas.
  6. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para  pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan  Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
    Pasal 15
Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
   
  1. Mediator dari kalangan Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
  2. Pelaksanaan mediasi oleh Mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya.
    Pasal 16
Hasil Mediasi
   
  1. Jika dikehendaki para pihak, dalam perkara yang menyangkut tentang “orang” dapat juga dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
  2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  3. Para pihak wajib menghadap kembali ke persidangan yang telah ditentukan untukmemberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. 
  4. Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis hakim menganjurkan agar mencabut perkara. 
  5. Dalam sengketa menyangkut hukum “kebendaan” para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk “AktaPerdamaian”. 
  6. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan/atau klausula  yang menyatakan perkara telah selesai dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pihak-pihak dan Mediator.
  7. Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan  sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim. 
  8. Gagalnya mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
    BAB VII
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 17
   
  1. Putusan Pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
  2. Putusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim.
  3. Majelis Hakim membacakan putusan yang telah jadi .
  4. Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan.
   
Pemberitahuan Amar Putusan
Pasal 18
    Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan amar putusan secara tertulis (relaas) selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan Pengadilan dibacakan.
   

Penyampaian Salinan Putusan
Pasal 19

   
  1. Salinan putusan diserahkan apabila putusan telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang menyidangkan serta panitera sidang yang mencatat jalan persidangan perkara tersebut. 
  2. Salinan putusan diserahkan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan. 
  3. Panitera menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan para pihak.
  4. Penyampaian salinan putusan sebagaimana pada butir (2) dan (3) melalui pos.
    BAB VIII
SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK
Pasal 20
   
  1. Terhadap putusan  perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Hakim Ketua Majelis menetapkan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak.
  2. Penetapan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambatlambatnya  2 (dua) hari kerja setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
  3. Untuk kepentingan persidangan, hakim Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita  Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan tentang Pemanggilan Pihak. 
  4. Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda  persidangan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan selambatlambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak sebagaimana ketentuan ayat (2) di atas. 
  5. Apabila masa waktu sebagaimana maksud ayat (4) di atas terlampaui, Ketua Pengadilan  membuat Penetapan Gugur yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.
  6. Ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, tidak mengakibatkan penundaan Sidang Penyaksian Ikrar Talak.
     BAB IX
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
Pasal 21
   
  1. Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar melalui Kasir setelah semua biaya perkara dikeluarkan.
  2. Pemberitahuan tentang panjar yang tersisa dilakukan oleh Ketua Majelis setelah putusan perkara diucapkan dan mencantumkannya dalam instrumen yang tersedia di ruang sidang.
  3. Dalam perkara selain cerai talak yang dihadiri kedua belah pihak dalam sidang pembacaan putusan, sisa panjar dikembalikan pada hari bersangkutan. 
  4. Dalam perkara Cerai talak, sisa panjar dikembalikan setelah pelaksanaan sidang Penyaksian Ikrar Talak. 
  5. Apabila dalam sidang pembacaan putusan terdapat pihak yang tidak hadir, sisa panjar biaya perkara dikembalikan setelah dikeluarkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan. 
  6. Sisa panjar yang tidak diambil pihak Penggugat/Pemohon dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan, akan distor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
     Bab X
MINUTASI PERKARA
Pasal 22
   
  1. Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara diputus.
  2. Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada petugas Meja II untuk pencatatan tanggal minutasi. 
  3. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Meja III selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal minutasi untuk pengarsipan.
    BAB XI
PENERBITAN AKTA CERAI
Pasal 23
   
  1. Dalam Perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Penyaksian Ikrar Talak dilaksanakan.
  2. Dalam perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 
  3. Pihak-pihak yang mengambil Akta Cerai dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan distor ke Kas Negara.
    BAB XII
UPAYA HUKUM
Pasal 24
   
  1. Penerimaan perkara banding/kasasi/peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.
  2. Pengiriman berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Agama  dan Kasasi atauPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dilakukan dengan ketentuan waktu:
    1. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Magetan, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;
    2. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif  Pengadilan Agama  Magetan, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa  jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkatsingkatnya.
  3. Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pengadilan menerima pengiriman berkas dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
    BAB XIII
SITA DAN EKSEKUSI
Pasal 25
Sita
   
  1. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag  dan  Revindicatoir Beslag)  dan Sita Persamaan dapat  diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau diajukan  diajukan secara terpisah dari  pengajuan gugatan selama masa proses persidangan sebelum perkara diputus ataudiajukan dalam masa upaya hukum.
  2. Penyitaan dilakukan setelah Pemohon sita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  3. Sita Jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai  Pengadilan sebagai saksi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis terhadap objek  perkara milik Tergugat (conservatoir beslag) atau barang bergerak milik Penggugat (revindicatoir beslag). 
  4. Setelah pelaksanakan sita, Pengadilan melakukan pengumuman/pendaftaran sita dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Terhadap objek sita berbentuk tanah yang telah bersertifikat, didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan sertifikat;
    2. Terhadap objek sita berupa tanah yang belum bersertifikat, salinan berita acara sita didaftarkan di Kantor Kepala Desa dalam buku letter C Terhadap objek sita berupa  kapal, didaftarkan di Kantor Syahbandar tempat terdaftarnya kapal. 
    3. Terhadap objek sita berupa barang jaminan fidusia, didaftarkan di Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    4. Terhadap objek sita berupa kenderaan bermotor, didaftarkan di Kantor Samsat tempat terdaftarnya kenderaan tersebut. 
  5. Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan berita acara sita untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga. 
  6. Objek sita tetap berada dalam penguasaan/penjagaan Termohon sita. 
  7. Pengadilan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang agunan/barang yang telah dijadikan jaminan hutang. 
  8. Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanakan sita pada sidang yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sita. 
  9. Apabila objek sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka Pengadilan mendelegasikan  pelaksanaan sita ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat objek perkara berada.
    Pasal 26
Eksekusi
   
  1. Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
  2. Ekseskusi dilaksanakan setelah Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan membayar biaya eksekusi sebagaimana yang tertera dalam SKUM. 
  3. Sebelum melaksanakan eksekusi, Pengadilan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Termohon eksekusi guna aanmaning  (teguran) agar Termohon eksekusi bersediamelaksanakan putusan Pengadilan.
  4. Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan. 
  5. Atas permohonan Pemohon eksekusi, Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap: 
    1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
    2. Putusan perdamaian
    3. Putusan Arbitrase. 
    4. Hak Tanggungan. 
    5. Hipotik
    6. Fidusia 
    7. Grose Akta.
     
BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 27
   
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan. 
  2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     
    Ditetapkan di  :  Magetan                        
  Pada tanggal: 03 Januari 2012                
Ketua Pengadilan Agama Magetan            
 
 ttd.                                                
 
Drs.NONO SUKARNO NAWAWI,SH.M.Hum
NIP.195606241982031003