Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by Admin on .

Written by Admin on . Hits: 3215

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
  2. Surat Keputusan Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia.
  5. SK. KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
  7. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
  8. UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

B. PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM

  1. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  2. PMK No.29/ PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
  3. PMK No.4/ PMK.06/ 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
  4. PMK No.181/ PMK.06/ 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
  5. SE BUA No.1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya
  6. SE BUA No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya
  7. PMK No.76/ PMK.06/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.246/ PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
  8. SK SMA No.893/ SEK/ SK/ X/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
  9. PP No.28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
  10. PMK No.207/ PMK.06/2021 Tentang Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Negara
  11. SK Dirjen Badilag No.2016/ DJA/ SK/ I/ 2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Agama
  12. SK Dirjen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama

 

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

  1. PP No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  2. SK KMA No.69/ KMA/ SK/ V/ 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KMA RI Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  3. SK SMA No.008-A/ SEK/ SK/ I/ 2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
  4. SK KMA No.122/ KMA/ SK/ VII/ 2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita
  5. UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  6. PP No.74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada DIbawah Mahkamah Agung
  7. Per MA No.7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  8. Per MA No.8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
  9. Per MA No.9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  10. PP No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  11. PP No.16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No.15 Tahun 2019
  12. PP No.98 Tahun 2020 Tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
  13. SK KMA No. 210/ KMA/ SK/ VII/ 2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  14. PP No.17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  15. PP No.82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
  16. PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  17. SK SMA No. 588/ SEK/ SK/ VI/ 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Perailan Yang Berada Dibawahnya
  18. SK KMA No.184/ KMA/ SK.KP5.2/ IX/2023 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
  19. SK SMA No.1011/ SEK/ SK.KP5.2/ IX/ 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
  20. PP No.42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim AD HOC
  21. SE SESMA No.1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi Dan Jabatan Fungsional Berbasi Elektronik Pada Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  22. UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
  23. PermenPANRB No.656 Tahun 2023 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS Di Lingkungan Pemerintah
  24. SK SMA No.187/ SEK/ SK/ IV/ 2023 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS Di Lingkungan MA Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  25. SE PANRB No.3 Tahun 2024 Perpindahan JF & Uji Kompetensi
  26. Keputusan SESMA RI No. 212/ SEK/ SK.KP5.3/ II/ 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan MA % Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  1. PP No.13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  2. PP No.14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  4. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  5. UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  6. UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  7. PerMA No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan MA No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi & Tata Kerja Kepaniteraan & Kesekretariatan Peradilan 

E. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
  3. PMK No.190/ PMK.05/ 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  4. PMK No.113/ PMK.05/ 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
  5. SK SMA No.002/ SEK/ SK/ I/ 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Diseluruh Indonesia TA 2012
  6. UU No.1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara 
  7. PP No. 182/ PMK.05/ 2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga
  8. PP No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  9. PP No.5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  10. PP No.202 PMK.05 2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
  11. PP No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
  12. PP No. 210/ PMK.05/ 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  13. PP Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  14. PP No. 5 Tahun 2024 Perubahan Kesembilan Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS

F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

  1. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. PP No.17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
  3. Keputusan Dir Jenderal Perbendaharaan No. Kep 291/ PB/ 2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen pada Bagan Akun Standar
  4. PP No.6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
  5. PMK No.49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  6. PMK No.62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
  7. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L) TA 2024 Program Dukungan Manajemen DIPA 01 Mahkamah Agung RI
  8. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L) TA 2024 Program Dukungan Manajemen DIPA 04 Badan Peradilan Agama MA RI

 

G. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

  1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. PP No.61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Permenpan No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
  4. SK KMA No.26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pelayanan Peradilan
  5. SK KMA No.1-144 Tentang Pedoman Layanan Informasi Di Pengadilan
  6. SK KMA No. 71 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  7. SK KMA No. 122 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
  8. SK KMA No. 269 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  9. SK KMA No. 2-144/ KMA/ SK/ VIII/ 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Di Pengadilan
  10. SK SKA No. 631/ SEK/ SK/ VII/ 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Di Pengadilan

 

H. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

  1. Permen PANRB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Revie Atas Laporan Kinerja
  2. Permen PANRB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
  4. Surat Sek MA RI No. 2388/ SEK/ KU.00/ 10/ 2022 Tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
  5. Peraturan Menteri Keuangan No.222/ PMK.05/ 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga
  6. Kep Sek MA No.878/ SEK/ SK/ VII/ 2O22 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya

 

I. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

  1. UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
  2. PSMA No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  3. Per BKN No.21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi
  4. Per MA No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
  5. PP No.35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan
  6. PP No.56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
  7. SK SMA No.758/ SEK/ SK/ VII/ 2021 Tentang Pedoman Pengurusan Jenasah Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung Dan Hakim AD HOC Pada Mahkamah Agung
  8. UU No.20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan
  9. UU No.9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
  10. SK KMA No.627/ SEK/ SK/ VII/ 2023 Tentang Klasifikasi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
  11. SK KMA No.131/ KMA/ SK/ VII/ 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinass Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG

pengaduan simari komdanas sipp direktori
sikep abs lpse jdih

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati

Km.06 Magetan 63391

Telepon : 0351 895169

Fax : 0351 897378

Administrasi Perkantoran : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabayun & Perkara : kepaniteraan.pamagetan@gmail.com

Facebookpage : @pamagetan

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Magetan @2024

UserWay