Optimalisasi Media Digital, PA Magetan Perkuat Strategi Konten Informatif dan Edukatif

19 February 2026

Optimalisasi Media Digital, PA Magetan Perkuat Strategi Konten Informatif dan Edukatif Pengadilan Agama Magetan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) serta pembahasan program kerja Tim Media pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center PA Magetan dan...

Ngariboyo PA Magetan Ingatkan Pegawai Agar Tidak Terlena oleh Nikmat dan Pujian

18 February 2026

Ngariboyo PA Magetan Ingatkan Pegawai Agar Tidak Terlena oleh Nikmat dan Pujian Pengadilan Agama Magetan kembali menggelar kegiatan Ngariboyo (Ngaji Hari Rabu Ayoo) pada Rabu, 18 Februari 2026, setelah salat Ashar. Kegiatan ini dilaksanakan di Mushola Al Mahkamah dan diikuti oleh seluruh...

PA Magetan Hadiri FGD Kab. Magetan Dalam Angka dan Sensus Ekonomi 202618 February 2026
PA Magetan Hadiri Pembinaan Strategis PTA Surabaya Perkuat Integritas Layanan12 February 2026
PA Magetan Hadiri Pelantikan Pejabat PTA Surabaya12 February 2026
PA Magetan Hadiri Peresmian Balai Wartawan Magetan 202612 February 2026

Sidang Hari Ini

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SK TIM PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2024

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.