Ahmad Hamim Anshori

sriyatin

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Para pengunjung website yang saya banggakan,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pengadilan Agama Magetan dapat membangun website resminya dengan alamat : www.pa-magetan.go.id. Kami berharap semoga website ini bisa menjadi media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat memberikan informasi yang cepat, mudah dan transparan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya website Pengadilan Agama Magetan ini diharapkan masyarakat luas dapat mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang Profil Pengadilan Agama Magetan dan prosedur berperkara serta dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan pelayanan kinerja kami.

Sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di peradilan khususnya di Pengadilan Agama Magetan, mudah-mudahan website ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Ttd

Dr. H. Sriyatin S.H.,M.Ag., M.H.

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.