Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/ KMA/ SK/ I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/ KMA/ SK/ II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
- KMA No.108 KMA SK VI 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia No. 1403.b/ DJA/ SK/ OT.01.3/ 8/ 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
- Per MA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara ElektronikTentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Edaran MA No.5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- SEMA No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Peraturan MA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan MA No. 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
- Per MA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan MA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan KMA No.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama & Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
- SEMA NO.3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- SK Dirjen Badilag No.048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 Tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- SK Panitera MA RI No. 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 Petunjuk Pelaksanaan Pengelollan Berkas Perkara Elektronik Dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi & Peninjauan Kembali Secara Elektronik
- Kompilasi Aturan Kasasi & PK Elektronik
- SE NO.1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan
