Beranda || Home

Ketua PA Magetan Mengambil Sumpah 11 Orang PPPK

01 September 2025

Ketua PA Magetan Mengambil Sumpah 11 Orang PPPK Pada hari ini, Senin, 1 September 2025, bertempat di media center Pengadilan Agama (PA) Magetan, telah dilaksanakan acara Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Acara dimulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin langsung...

FAPPI Pengadilan Agama se-Jawa Timur Gelar Rapat Virtual Bahas Tiga Agenda Utama

01 September 2025

FAPPI Pengadilan Agama se-Jawa Timur Gelar Rapat Virtual Bahas Tiga Agenda Utama Magetan | pa-magetan.go.id | FAPPI Pengadilan Agama se-Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi Zoom pada Senin, 1 September 2025, pukul 09.00 WIB. Rapat ini diikuti oleh seluruh agen perubahan dan...

Realisasi DIPA 01 & 04 Periode Agustus 202501 September 2025
Statistik Perkara Bulan Agustus 202501 September 2025
Sisa Panjar Perkara Yang Belum Diambil Bulan Agustus 202501 September 2025
Panggilan Sidang Ghaib Tahun 202501 September 2025

Sidang Hari Ini

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.