H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag., S.H., M.S.I.
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MAGETAN
H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag., S.H., M.S.I.
NIP. 19761104 200312 1 001
PROFIL SINGKAT
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 04 November 1976
Pangkat, Gol/Ruang : IV/a
Pendidikan
-
- Madrasah Ibtidiyah Dandong Tahun 1989
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Tahun 1992
- Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Tahun 1995
- S1 Ahwal Al-Syakhsyiyyah IAIN tahun 2000
- D IV Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta tahun 2002
- S1 Hukum Perdata Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tahun 2003
- S2 Hukum Perdata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006
- Madrasah Ibtidiyah Dandong Tahun 1989
Perjalanan Karier
-
- Staf pada Pengadilan Agama Wonosari tahun 2003
- Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Natuna tahun 2009
- Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karangasem tahun 2012
- Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Selong tahun 2016.
- Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2019.
- Ketua pada Pengadilan Agama Ketapang Kelas II tahun 2020.
- Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B tahun 2021.
Penghargaan
- Satya Karya Sewindu, tahun 2016.
- Satyalencana Karya Satya X Tahun, tahun 2016
- Satya Karya Dwiwindu, tahun 2020
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
