Daftar Nama Pejabat Pengawas
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
| Nomor | Nama | Jabatan | Bidang Pengawasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H. | Wakil Ketua | Koordinator Hakim Pengawas |
| 2 | Dr. Drs. Sugeng., M.H. | Hakim |
Hakim Pengawas Bidang : |
| 3 | Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Manajeman Peradilan |
| 4 | Luqman Hariyadi, S.H., M.H. | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Perkara |
| 5 | Rofi' Almuhlis, S.H.I. | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Perkara |
| 6 | Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. | Hakim |
Hakim Pengawas Bidang : |
| 7 | Sunyoto, S.H.I, S.H M.H. | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Kinerja Pelayanan Publik |
| 8 | Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I, M.H.I | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Umum dan Keuangan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Adminitrasi Perencanaan dan Teknologi Informasi |
| 9 | M Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Umum dan Keuangan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Adminitrasi Perencanaan dan Teknologi Informasi |
| 10 |
Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H. |
Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan |
| 11 | Miftakul Khoiriyah, S.H.I, M.H. | Hakim | Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
