Hadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Th 2024, PA Magetan Apresiasi Kerja Keras Anggota DPRD

15 July 2025

Hadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Th 2024, PA Magetan Apresiasi Kerja Keras Anggota DPRD Magetan | pa-magetan.go.id |Selasa (15/7/25) Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Magetan, Pengadilan Agama Magetan mengikuti kegiatan pengambilan keputusan terhadap Rancangan...

Penandatanganan MOU Kerjasama antara UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan PTA Surabaya

15 July 2025

Penandatanganan MOU Kerjasama antara UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan PTA Surabaya Magetan | pa-magetan.go.id | Bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Ponorogo dengan...

PA Magetan Mengikuti Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim15 July 2025
Untuk PA Magetan Yang Lebih Keren, PA Magetan Mengikuti Zoom Pengusulan RKBMN15 July 2025
Kicau Burung Menjadi Hiburan di Lereng Lawu14 July 2025
Memeriahkan Tahun Baru Islam, PA Magetan Mengikuti Pengajian Dua Lapanan14 July 2025

Sidang Hari Ini

Laporan Hawasbid

LAPORAN HAWASBID

Tahun 2024

Tahun 2023

Triwulan IV

Tahun 2022

Triwulan IV

Tahun 2021

Tahun 2020

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.