PA Magetan Tingkatkan Profesionalisme Melalui Rapat Evaluasi Bulanan

29 April 2026

PA Magetan Tingkatkan Profesionalisme Melalui Rapat Evaluasi Bulanan Pengadilan Agama Magetan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulan Maret Tahun 2026 pada Rabu, 29 April 2026 pukul 13.30 WIB bertempat di Media Center. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan, hakim, serta seluruh...

KPA Hadiri Pelantikan Kwartir Cabang Pramuka, Perkuat Sinergi Kelembagaan

29 April 2026

KPA Hadiri Pelantikan Kwartir Cabang Pramuka, Perkuat Sinergi Kelembagaan Pengadilan Agama Magetan melalui Ketua Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. menghadiri undangan pelantikan Majelis Pembimbing Cabang, Pengurus Kwartir Cabang, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan...

Wakil Ketua PA Magetan Ajak Pegawai Jaga Kekompakan dan Profesionalisme29 April 2026
PA Magetan Asah Kemampuan Komunikasi Lewat Pelatihan Public Speaking28 April 2026
PA Magetan Dorong Efektivitas Kerja Lewat Monev Kesekretariatan28 April 2026
Sekretaris PA Magetan Ikuti Pelatihan KPA, Perkuat Tata Kelola Anggaran27 April 2026

Sidang Hari Ini

Peta Yurisdiksi

Article Index

Page 1 of 19

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Wiayah hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagai berikut :

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.