PA Magetan Terima Sosialisasi Program Pascasarjana UIN Ponorogo, Dorong Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

05 March 2026

PA Magetan Terima Sosialisasi Program Pascasarjana UIN Ponorogo Dorong Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengadilan Agama Magetan menerima kunjungan sosialisasi Program Pascasarjana dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan...

Panitera dan Panmud PA Magetan Ikuti Rakor Panitera PTA Surabaya Bahas Target E-Court

05 March 2026

Panitera dan Panmud PA Magetan Ikuti Rakor Panitera PTA Surabaya Bahas Target E-Court Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Panitera dan Panitera Muda se-Jawa Timur secara daring pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 09.00 WIB. Rapat ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di...

PA Magetan Hadiri Audiensi Kerja Sama dengan Pemkab Magetan05 March 2026
Hari ke-3 Safari PA Magetan di Masjid Al Hidayatullah Karangrejo04 March 2026
KPA Magetan Hadiri Safari Ramadhan Pemkab di Kawedanan, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial03 March 2026
KPA Magetan Hadiri Safari Ramadhan di Masjid Kuno At-Taqwa Parang03 March 2026

Sidang Hari Ini

Peta Yurisdiksi

Article Index

Page 1 of 19

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Wiayah hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagai berikut :

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.